Home Berita HEBOH..!!!, Kasus Dugaan Penyelewengan DD di Bojonegoro Terkesan Mandek

HEBOH..!!!, Kasus Dugaan Penyelewengan DD di Bojonegoro Terkesan Mandek

309
0
SHARE

Bojonegoro Permataly.com.

Kasus dugaan korupsi berupa penyelewengan anggaran Dana Desa/DD dan Alokasi Dana Desa/ADD tahun 2016 yang dilakukan Totok (mantan) saat masih menjabat Kepala Desa Pragelan, Kecamatan Gondang, Kabupaten Bojonegoro, Jatim, terkesan mandek.

Pasalnya, kasus tersebut telah dilaporkan oleh masyarakat desa setempat ke pihak Polres Bojonegoro pada April tahun 2017 lalu dan hingga kini kasus tersebut belum ada kejelasanya.

Sementara itu, Madiantoro selaku Inspektur Pembantu Wilayah (IPW) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, saat ditemui mengatakan bahwa pihaknya sudah melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pj bupati.

“Kita sudah melaporkan hasil audit kepada pak Supriyanto waktu itu, sebesar Rp 138 juta. Selain itu, juga yang bersangkutan dan kita kasih tembusan ke pihak Kecamatan Gondang.” terang Madiantoro.

Saat disinggung apakah hasil audit akan dilaporkan kembali kepada Bupati Anna Mu’awanah, Ia menjawab, “Bu Anna itu berangkatnya dari nol, dia kan bupati baru, masak disuruh menyelesaikan masalah lama. Seharusnya kasus tersebut selesai waktu itu. Masalahnya pak Totok tidak mau bayar-bayar.”

“Kita ndak tahu statusnya sudah tersangka apa belum. Dari hasil pemeriksaan dia mengakuinya dan ia menandatangani laporan hasil pemeriksaan tersebut.” lanjut IPW Inspektorat.

“Pemeriksaan kita ini sifatnya reguler, bukan pemeriksaan khusus, artinya ada laporan dan ada izin dari bupati.” imbuh dia, Senin 29/10/2018.

Dia menegaskan, “Permasalahannya adalah kita belum mempunyai MoU kerja sama antara Inspektorat dan aparat penegak hukum (Polres). Berhubung kita belum ada MoU, makanya kita juga sulit.”

“Kita memeriksa pak Totok waktu itu statusnya belum tersangka, masuklah kita ke PNS-nya, pembinaan.” pungkas IPW Inspektorat, Madiantoro.

Ditempat terpisah, Kepala Desa Pragelan Marji saat dihubungi dan disinggung masalah kasus tersebut ia mengatakan, bahwa pihaknya mempertanyakan hasil audit yang dilakukaan oleh pihak Inspektorat dan Polres Bojonegoro.

“Kan sudah diaudit sama Inspektorat dan Tipikor Polres mas. Hasil audit dari Inspektorat sudah dilaporkan ke Pj. Bupati Bojonegoro Supriyanto waktu itu.” terang Marji.

Marji menambahkan, setelah Pj bupati menerima hasil audit dari Inspektorat, yang bersangkutan sudah dipanggil dan dikasih batas waktu 60 hari dari pemanggilan untuk mengembalikan anggaran tersebut.

“Apabila saudara tidak bisa menepati ini, larinya keranah hukum pidana.” kata Marji, menirukan ucapan Pj bupati.

“Kemarin kita sudah klarifikasi ke Polres dan Polrespun belum menerima limpahan dari bupati. Bila sudah, kita ngawalnya enak mas,” lanjut kepala desa.

“Yang jelas kita tanyakan hasil audit larinya kemana.” tandas Marji.

*Agus/1.

LEAVE A REPLY