Home Berita Diberhentikan dari Jabatnya Kasun Gugat Kades di PTUN

Diberhentikan dari Jabatnya Kasun Gugat Kades di PTUN

613
0
SHARE

Bojonegoro Permataly.com.

Kepala Desa/Kades Glagahan, Kecamatan Sugihwaras, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, resmi digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara/PTUN Surabaya dengan nomer regrestrasi 143/G/2018/PTUN, pada hari Senin 17/9/2018.

Gugatan tersebut terkait keputusan Kepala Desa yang memberhentikan Kepala Dusun/Kasun Ngapus atas nama Riyanto.

Dia menjabat Kasun selama satu tahun. Ia diberhentikan dari jabatannya gara gara dituduh melakukan perzinaan terhadap seseorang berinisial UM, dengan surat keputusan Kades nomer 188/146/412.51.7/008/SK/2018, pada 5 juli 2018.

Atas keputusan Kades yang terkesan sewenang wenang dan arogan yang tanpa ada dasar landasan hukum, ia terpaksa menggugat Kades di PTUN Surabaya melalui kuasa hukumnya.

H.Sunaryo Abumain selaku kuasa hukumnya saat dihubungi mengatakan bahwa pihaknya telah melayangkan surat ke Kades maupun Pemkab Bojonegoro dan tidak ada balasan maupun tanggapan terkait hal tersebut.

“Kami selaku kuasa hukum kecewa terhadap Pemkab, sudah dua kali surat kami kirim tapi tidak ada tanggapan.” jelas Sunaryo Abunaim.

“Pemberhentian Kasun tersebut tidak dilandasi dengan payung hukum baik Perdes, Perda maupun Undang-Undang. Maka produk hukum jadi ilegal, karena yang dijadikan alasan tuduhan perzinaan.” imbuh ia.

Menurut Sunaryo Abunaim, bahwa untuk membuktikan adanya zina harus ada putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap terlebih dulu.

“Keputusan Kades tersebut cacat formal dan telah melanggar Perda no 1 /2017 pasal 26,27,28 tentang Perangkat Desa.” ungkap dia.

Dia berharap, pemberhentian harus dibatalkan dan Kasun harus diaktifkan kembali sebelum ada keputusan PTUN.

“Kami kuasa hukum dengan aturan yang abu-abu, yang artinya dengan adanya Otodes, Kades punya kewenangan mengangkat dan memberhentikan perangkatnya. Tapi tidak dengan cara membabi buta, cara tersebut akan merusak tatanan Pemerintahan Desa saat ini.” tegas Sunaryo Abunaim.

“kami menganggap Pemkab telah gagal membina Kades, karena selama ini banyak Kades yang balelo. Bagi yang tidak terima tempuh jalur hukum, kalau ini terjadi gak perlu ada aturan dan aturannya tidak jelas, abu abu.” pungkas dia.

Sementara itu Kabag Hukum Pemkab Bojonegoro, Faisol Ahmadi saat dihubungi dan disinggung terkait gugatan tersebut dia mengatakan, “Surat masuk Pemkab baru sekali, Camatnya sudah saya panggil untuk saya mintai berkas dan baru saya analisa berkasnya.”

“Jika mereka sudah mengajukan gugatan ya sudah, biar nanti perkara putus di pengadilan.” imbuh dia.

“Orang keberatan biasa mengajukan gugatan, itu hak mereka. Tapi upayanya yang elegan, biar nanti majelis hakim yang memutus perkara itu.” pungkas Faisol Ahmadi.

*Agus/1.

LEAVE A REPLY