Home Berita Proyek Pelabaran Jalan Rengel-Bektiharjo Disinyalir Salah Perencanaan

Proyek Pelabaran Jalan Rengel-Bektiharjo Disinyalir Salah Perencanaan

165
0
SHARE

Tuban Permataly.com.

Proyek pelebaran jalan Rengel-Bektiharjo, bertempat di jalan poros Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur disinyalir salah perencanaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten setempat menjadi leading sektor proyek tersebut.

Proyek tersebut terbagi menjadi dua item pekerjaan, pelebaran jalan dan pembangunan tembok penahan tanah.

Item pekerjaan pembangunan tembok penahan tanah dalam pelaksanaannya menggunakan tulangan pembesian.

Tulangan pembesian pada plat lantai/Floor Plate tembok penahan tanah tersebut disinyalir salah perencanaan.

Pasalnya, jarak tulangan pembagi/begel plat lantai dilokasi kegiatan ditemukan 30 cm. Selain itu, diRAB tidak muncul item lantai kerja.

Di lokasi proyek, mandor berinisial NG saat ditemui mengatakan, “Itu sudah sesuai RABnya mas, jarak tulangan pembagi 30 cm dan diRAB tidak ada lantai kerjanya”.

Sementara itu, Edi Kartono selaku Kabid/PPK Bina Marga saat ditemui di ruang kerjanya mengatakan, “Untuk perencanaan sudah disesuaikan dengan kondisi lapangan mas”

“Terkait lantai kerja nanti ada urukan pedel dan dirapikan,” lanjut dia.

“Terkait jarak, itu wewenang konsultan, kan konsultan pasti punya alasan. Kita melaksanakan kegiatan sesuai dari hasil perencanaan konsultan mas,” imbuh Edi Kartono.

“Coba jenengan tanya kebidang perencanaan sana mas,” pungkas Kabid/PPK Bina Marga Edi Kartono, Kamis 9/8/2018.

Ditempat terpisah, Nurul Mufidah selaku Kabid Perencanaan saat ditemui menjelaskan, “Nanti saya sampaikan sama pk Eko selaku PPTKnya biar dikontrol, jika nanti itu perencanaan konsultan maka akan kita cocokan dengan konsultan perencannya”

“Semua ada pedomannya mas, biar nanti saya lihat RABnya, dan nanti saya minta hitungannya sama konsultan,” pungkasnya.

Semestinya, penyusunan spesifikasi teknis merupakan hak PPK, karena spesifikasi merupakan dasar dalam proses pengadaan barang/jasa.

Karena, menurut Perpres 70 tahun 2012 pasal 11 ayat 1.a.1. menyebutkan bahwa salah satu tugas PPK adalah menetapkan spesifikasi teknis barang/jasa.

**Agus/1.

LEAVE A REPLY