Home Berita 2 PNS Mafia Proyek Ditangkap Polisi, Salah Satunya PPK

2 PNS Mafia Proyek Ditangkap Polisi, Salah Satunya PPK

815
0
SHARE

Jakarta Permataly.com.

Polisi menangkap Henry Hidayat pria 38 tahun dan Dedy Gunawan pria 37 tahun, pegawai Kementerian Perhubungan/Kemenhub.

Henry ditangkap bersama teman wanitanya VR 31 tahun, di suatu hotel di wilayah Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat, terkait narkotika, Sabtu 30/6/2018.

Kasat Narkoba Polres Jakbar AKBP Erick Frendriz mengatakan, “Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menangkap salah satu oknum pegawai Kemenhub berinisial HH. Di kamar lain, petugas juga mengamankan 4 orang rekan dari HH”.

“Kami berhasil mengamankan 3 butir happy five dan dari hasil cek urine, semuanya positif methamphetamine dan MDMA,” imbuh dia, Minggu 1/7/2018.

Erick menambahkan, pihaknya melakukan pemeriksaan awal terhadap barang bukti narkoba tersebut di laboratorium Mabes Polri guna menentukan proses hukum lebih lanjut.

“Mereka sebelum check-in sempat mengonsumsi narkotika sehingga hasil cek urine positif. Karena hasil pemeriksaan Puslabfor bahwa barang bukti yang ditemukan bukan merupakan narkotika ataupun psikotropika,” jelas Erick.

Henry Hidayat menjabat sebagai Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga Sekretariat BPSDM dan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub.

Selain itu, dia juga diduga sebagai pemain proyek di lingkungan Kementerian Perhubungan, sudah bukan rahasia umum lagi bahwa dia sering melakukan deal dengan pelaksana proyek dan meminta fee 1% dari nilai kontrak.

Dia bekerja sama dengan Dedy Gunawan PPK Jawa Barat menurut sumber, terindikasi penyimpangan yang dilakukan keduanya dalam pengerjaan proyek perkeretaapian di Makassar tergolong sistematis dan terselubung. Metode Mark Up Anggaran maupun pengurangan spesifikasi tidak digunakan, sehingga sulit ditelusuri.

Henry terkenal mempunyai power mengatur jabatan PPK dan Kepaala Balai di Ditjen Perkeretaapian, sehingga mereka patuh dengan Henry.

“Walaupun hanya sebagai PPK Makasar namun Henry dapat mengatur dan merekomendasikan pemenang diproyek kereta balai lainnya se-Indonesia,” kata sumber.

Walaupun lelang tender proyek dilakukan secara transparan pada LPSE Kemenhub, PPK memiliki kewenangan mengatur nilai proyek dan persyaratannya, sehingga dengan mudah memenangkan perusahaan yang menjalin hubungan dengan PPK.

“Misalnya dalam pengerjaan suatu proyek X (Proyek yang tergolong besar) sebenarnya dapat dibagi beberapa paket agar dapat dikerjakan pula oleh beberapa perusahaan, namun dalam implementasinya meskipun juga sudah dibagi dalam paket pengerjaan, pembagiannya diatur sedemikian rupa (semisal dapat dibagi menjadi 5-6 paket, hanya dibagi 3 paket) sehingga banyak perusahaan yang tersingkirkan karena tidak sanggup memenuhi kategori dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan PPK masuk dalam kategori persyaratannya,” kata sumber yang enggan ditulis namanya.

Kedudukan Henry Hidayat sebagai PPK Makassar dinilai sudah melampaui ketentuan.

Sementara itu, Gerakan Sosial Kontrol Indonesia Timur/Gestur, berunjuk rasa di depan Kantor Kemenhub Jl. Medan Merdeka Barat No 8 Jakarta Pusat, Senin 14/10/2016 lalu.

Mereka menuntut agar pembangunan di Pemprov wilayah Indonesia Timur yang melanggar peraturan Menteri Perhubungan RI No.14 Tahun 2015 mengenai Pelaksanaan Penetapan Pengelola Anggaran di Lingkungan Kementrian Perhubungan untuk ditindak sesuai proses hukum.

Sementara itu, Andi Hasbiansyah selaku Koordinator Gestur menjelaskan bahwa satu diantara yang terterindikasi menabrak dan melanggar Peraturan Menteri tersebut adalah pengangkatan Henry Hidayat sebagai PPK Satker Perkeretaapian Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan Permenhub No 14 Tahun 2015.

Selanjutnya, dalam aturan tersebut jelas bahwa PPK yang sudah menjabat selama 2 tahun berturut-turut tidak diperbolehkan untuk ditunjuk kembali pada kantor UPT/Satker yang sama.

Presidium Centeral Gerakan Mahasiswa/CGM, Yongki mengeluarkan kritikan terkait posisi Henry Hidayat, karena sudah menduduki beberapa periode pada jabatan dan satuan kerja yang sama.

“Henry Hidayat dalam mempertahankan kedudukannya sebagai PPK, banyak diketahui di lingkungan Ditjen Perkerataapian kabarnya mempunyai kedekatan dengan Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dan seorang anggota DPR RI Prof Hermawan Sulistyo yang dikenal dengan panggilan Prof Kikiek,” jelas Yongki.

Keterkaitan ini terlihat sewaktu proyek kereta Makasar pare-pare dilakukan audit, dan dibatalkan lelangnya, kemudian menimbulkan intervensi di luar.

Henry dimutasi dari jabatannya semula PPK Makassar Ditjen Perkeretaapian ke Kasubbag TU dan Rumga BPSDM, terhitung mulai tanggal 02 Mei 2018.

Dari kebijakan tersebut disinyalir Henry meminta bantuan kepada Prof Hermawan Sulistyo/Kikiek untuk mendukungnya. Hal ini adanya kesesuaian statement yang dikeluarkan oleh Prof Kikiek dibeberapa media bahwa adanya pemecatan secara besar-besaran pada eselon 3 dan 4 di lingkungan Kemenhub dan pemberhentian proyek Perkeretaapian di Makassar.

Indikasi Lelang Pengadaan Proyek yang diduga melibatkan Herry berkaitan dengan hasil ADTT (Itjen Kemenhub) yang dilaksanakan pada tanggal 19 s/d 23/5/ 2018.

“Dari 5 paket Pelelalangan Barang dan Jasa, terdapat 4 Paket yang terindikasi proses Pelelangan dan Penetapan Pemenang tidak sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahan dan turunannya dan di Rekomendasikan pelelangan harus dinyatakan gagal, ” kata sumber.

2 paket pengadaan di wilayah Sulawesi Selatan terdapat 1 paket Indikasi tidak sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 serta dinyatakan dengan rekomendasi pelelangan harus dinyatakan gagal.

“Pokja ULP menambah Persyaratan dengan mencantumkan secara khusus persyaratan dalam dokumen kualifikasi yaitu memiliki pengalaman pada subbidang Jalan Kereta Api…dan seterusnya, yang seharusnya adalah memiliki kemampuan pada subbidang yang sesuai untuk usaha non-kecil (Perka LKPP No. 14/2012 huruf B.4.C.16.g),” jelas sumber.

Sehingga, tidak menutup peluang perusahaan non kecil lainnya yang belum pengalaman/kemampuan di Jalan KA untuk dapat mengikuti Pelalangan,” imbuh sumber Dobraknews.

Dalam Dokumen Summary Report nilai HPS diatas Rp.150 Milyar, namun kualifikasi jasa konstruksi yang dipersyaratkan dalam dokumen kualifikasi usaha adalah perusahaan kecil dan dan non kecil, yang seharusnya paket pekerjaan ini hanya bisa diikuti oleh Perusahaan Non Kecil (SE Men PUPR No. 31/PRT/M/2015.

“Kriteria dan tata cara perhitungan evaluasi Teknis untuk masing-masing Sub Unsur tidak ditetapkan secara jelas dan rinci dalam dokumen pengadaan, sehingga tidak sesuai dengan Perka LKPP No. 14 Tahun 2012,” sumber menambahkan.

Dalam Dokumen Kualifikasi tidak dijelaskan secara terinci mengenal kualifikasi tenaga ahli yang dipersyaratkan menjadi tidak jelas (Perka LKPP No. 14 Tahun 2012).

Tempat tinggal Henry Hidayat beralamat di Jl. Rawamangun Muka Selatan Jakarta Timur, dan di rumah tersebut terparkir mobil Nissan Serena warna hitam Nopol B 116 YFA dan yang sering menggunakannya bukan Henry Hidayat.

Berdasarkan informasi Henry Hidayat memilki mobil jenis Chevrolet Captiva warna hitam metalik Nopol B 1594 POO dan Apartemen The Boulevard Tanah Abang Jakpus an. Yudi benar tinggal di lantai 25 No. 26-PQ.

Perumahan Taman Palem Kebagusan Jakarta Selatan Cluster No. CT 37, dan mobil Hyundai Santa Fe warna coklat muda atau cream dengan Nopol B 1690 BJJ. Dalam mengelola aset, Henry sangat berhati-hati.

Henry terkenal dengan gaya hidup yang glamour dan royal. Di dunia malam namanya terkenal di tempat-tempat hiburan malam yang sulit dimasuki aparat. Bahkan, Henry juga telah lama menjadi pencandu narkoba jenis sabu dan ekstasi.

Dalam kesehariannya apabila keluar malam, dia selalu bersama para kontraktor dan PPK serta kepala balai kereta.

Seperti yang ditangkap sekarang bersama Henry atas nama Dedy Gunawan yang menjabat sebagai PPK di Jawa Barat. Informasi yang didapat bahwa Henry Hidayat memiliki WIL yang diketahui bernama Veny.

**TIM/1.

LEAVE A REPLY