Home Berita Tenaga Kerja PR SKT Kanor Terima Upah Tidak Layak

Tenaga Kerja PR SKT Kanor Terima Upah Tidak Layak

117
0
SHARE

Bojonegoro permataly.com.

Perusahaan Rokok (PR) Sidodadi di Desa Cangaan, Kanor, Bojonegoro berikan upah tak layak, Selasa 1 Mei 2018, PR yang memproduksi rokok berjenis Sigaret Kretek Tangan (SKT) bermerek Kudu mengupah karyawan sebesar Rp 720 ribu.

Nurudin, selaku menejemen membenarkan upah yang diberikan kepada karyawan. ”Sudah keputusan pabrik memberi gaji segitu dan karyawan berasal dari warga sekitar, mereka semua betah bekerja dan tidak mempermasalakan,” kata dia.

Menerima upah tak layak karyawan mengharapkan kenaikan upah sesuai keputusan pemerintah. “Saya sangat bersyukur apabila ada kenaikan upah. Tapi tidak tau kapan pabrik akan menaikkan upah,” terang salah satu karyawan PR.

Dia menambahkan, apabila dirinci upah yang diterimanya sehari Rp 27 ribu. Upah segitu hanya cukup untuk membeli lauk pauk.

Upah tak layak juga diterima karyawan PR Megah Jaya Desa Sumuragung, Sumberejo, Bojonegoro, pabrik yang memproduksi rokok SKT dengan merk Semongko, mampu membeli tiga rim pita cukai sebesar Rp 180 juta. Namun, upah yang diberikan kepada karyawan sebesar Rp 720 ribu per bulan.

Saat menemui pemilik pabrik, Ahmad Abdul Hadi, 61 tahun, dia tidak mengelak mengenai upah yang diberikan tidak sesuai UMK Bojonegoro.

“Memang saya pernah dapat surat peringatan dari Pemkab Bojonegoro, tapi gimana lagi pabrik saya memang memberi upah mampunya cuma segitu,” terang dia.

Dia juga membenarkan tidak pernah menfasilitasi karyawan dengan BPJS ketenaga kerjaan dan kesehatan.

Di tempat terpisah Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Agus Supriyanto mengatakan, pihaknya tidak dapat melakukan pengawasan terhadap upah dan perlindungan karyawan di Bojonegoro.

”Dikarenakan untuk pengawasan dilakukan Dinas Naker Pemprov Jatim, sedangkan kami hanya memiliki kewenangan penempatan naker saja. Namun karena adanya temuan nasib naker, segera kami koordinasikan dengan Dinas Naker Pemprov Jatim. Menurut kami, apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi upah naker tergolong melanggar,” jelas dia.

***Reno/Agus/1.

LEAVE A REPLY