Home Kriminal Oknum Debt Collector Mau Rampas Motor Kreditor di Banjarejo

Oknum Debt Collector Mau Rampas Motor Kreditor di Banjarejo

182
0
SHARE

Permataly.com.

Ada tiga oknum debt collector secara paksa mau membawa sepeda motor saya yang berada di atas trotoar, pada saat saya sedang menunggu cucu sekolah.

Hal tersebut dikatakan oleh Siswanto (57/korban) warga Dusun Kalisari Rt 13/2, Desa Banjarejo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Bojonegoro, Kamis 23 Februari 2018.

Siswanto saat itu juga menjelaskan bahwa dirinya secara tegas menolak, terkait sepada motornya akan dibawa oleh oknum tersebut.

“Pak tolong sepeda motor akan kami bawa kekantor untuk diamankan,” jelas Siswanto, menirukan ucapan salah satu oknum debt collector yang mengaku bernama Yudi.

“Jangan dibawa sepeda motor saya, biar nanti saya bicarakan dengan anak saya, terkait pembayarannya,” imbuh dia.

Mendapat jawaban dari Siswanto, oknum debt collector bukan memberi kesempatan kepada korban untuk membicarakan hal tersebut kepada pihak keluarga, justru, oknum debt collector malah memaki-maki korban.

Pada saat itu pula oknum debt collector meminta Surat Tanda Nomer Kendaraan (STNK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) korban untuk dibawa pergi.

Dia berharap kepada oknum debt collector tersebut agar segera mengembalikan STNK dan KTP dirinya, jika tidak segera dikembalikan dia akan melaporkan kepihak yang berwajib.

Sementara itu menurut Andre Haryono Lembaga Bantuan Hukum (LBH) LPKSMI yang beralamat di Surabaya, dia menjelaskan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan sewa guna usaha, menyebut bahwa setiap transaksi sewa guna usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian.

Pada leasing, lazimnya juga diikuti dengan perjanjian jaminan fidusia. Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditor kepada debitor yang melibatkan penjaminan.

Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Harus diketahui terlebih dahulu, apakah motor tersebut sudah dijaminkan fidusia atau tidak.

Apabila transaksi tidak diaktakan notaris dan didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia, maka secara hukum perjanjian fidusia tersebut tidak memiliki hak eksekutorial dan dapat dianggap sebagai hutang piutang biasa.

Sehingga perusahaan leasing tidak berwenang melakukan eksekusi, seperti penarikan motor (lihat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).

Selain itu eksekusi yang dilakukan harus melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pihak leasing tidak berwenang melakukan eksekusi penarikan motor tersebut.

Eksekusi haruslah dilakukan oleh badan penilai harga yang resmi atau Badan Pelelangan Umum. Jika terjadi penarikan motor oleh pihak leasing tanpa menunjukkan sertifikat jaminan fidusia, itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Sejak 2012, Kementerian Keuangan telah menerbitkankan peraturan yang melarang leasing untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraan (Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012).

Tindakan leasing melalui debt collector yang mengambil secara paksa kendaraan berikut STNK dan kunci motor, dapat dikenai ancaman pidana. Tindakan tersebut termasuk kategori perampasan sebagaimana diatur dalam pasal 368 KUHP.

Selain itu, tindakan tersebut termasuk pelanggaran terhadap hak sebagai konsumen (Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)

Berdasarkan penjelasan di atas, jika memang perjanjian pinjaman dana yang dilakukan belum didaftarkan jaminan fidusia, atau Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan dan menyerahkan sertifikat jaminan fidusia kepada perusahaan leasing, maka tindakan penarikan paksa motor dan pembebanan biayanya adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan.

Selanjutnya, langkah penyelesaian terhadap permasalahan tersebut dapat ditempuh diantaranya,

1. Mengupayakan mediasi sebagai upaya alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

2. Melaporkan tindak pidana perampasan kendaran ke pihak kepolisian.

3. Mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke Pengadilan Negeri terkait penarikan sepeda motor secara paksa.

Pada saat berita ditulis, media ini belum dapat klarifikasi dari pihak yang bersangkutan, diduga oknum debt collector tersebut anak buah PT Mega Finance.

LBH: LPKSMI, INDONESIA, alamat: jln. Bambe Dukuh Menanggal no 18, Gayungan Surabaya. Nomer HP: 081249340378. Salam-LBH se-Indonesia.

Penulis: Agus Harianto/1.

LEAVE A REPLY